Antara Perubahan Iklim dan COVID-19: Fitur Masalah yang Sama?

Jumat Malam. 289 hari telah lewat sejak WHO mendeklarasikan pandemi, dan akhir-akhir ini saya berpikir bahwa penularan COVID-19 merupakan sebuah commons problem yang serupa dengan dengan perubahan iklim. Commons di sini dapat dipadankan sebagai sumber daya alam bersama. Namun, padanan tersebut terlalu panjang, dan saya akan menggunakan lingko sebagai kata alternatif yang ditawarkan Ivan Lanin.

Sebelumnya, saya baru mengenali konsep lingko pada semester awal saat kuliah pertama kali. Kala itu, konsep lingko muncul dalam beberapa bacaan dari Garrett Hardin dan Elinor Ostrom. Untuk menjelaskan lingko, anggap ada sebuah danau yang memenuhi kebutuhan air bersih dan makanan bagi lima desa di sekelilingnya. Masing-masing desa memiliki klaim atas danau tersebut untuk dieksploitasi sesuai kehendak mereka. Suatu hari ada satu desa yang membuang limbah ke danau dan menangkap terlalu banyak ikan. Seketika, desa yang lain tidak dapat makan dan minum karena air tercemari dan pasokan ikan menjadi langka.

Danau merupakan sebuah lingko, baik dalam contoh cerita di atas maupun di dunia nyata. Ini berlainan dengan benda milik pribadi, seperti kendaraan bermotor. Kalau kendaraan bermotor kita lecet, maka kerugiannya ditanggung sendiri-sendiri. Dalam konteks perubahan iklim, lingko yang dimaksud meliputi contoh danau di atas serta jasa lingkungan lainnya seperti udara. Kala ada pihak yang emisinya melampaui kapasitas penyerapan atmosfer, maka efek rumah kaca akan terjadi dan bumi otomatis memanas sehingga merugikan semua pihak (termasuk pihak yang berlebihan emisinya).

Adapun pada contoh di atas, semua desa diasumsikan memiliki kekuatan yang sama dan klaim yang setara terhadap danau. Tentunya, realita berkata lain karena negara ada yang miskin dan kaya, sehingga kapasitas untuk menghadapi bencana kekurangan air bersih dan pangan sudah berbeda. Namun, selain ketimpangan kondisi sosio-ekonomi, ada ketimpangan geografis antar negara di hadapan bencana perubahan iklim. Negara mana saja yang akan tenggelam duluan merupakan wujud ketimpangan tersebut. Inilah mengapa banyak negara pesisir dan pulau kecil menjerit di forum-forum internasional saat menegosiasikan penanganan perubahan iklim.

Di sini saya balik ke COVID-19, dan bagaimana penularannya itu memiliki fitur-fitur ketimpangan yang serupa. Tentunya ketimpangan sosio-ekonomi juga berlaku di sini dan wujudnya bisa berupa tidak meratanya akses terhadap layanan kesehatan. Namun, saya rasa ketimpangan fisio-biologis justru serupa dengan ketimpangan geografis pada perubahan iklim. Jadi, saya melihat ketimpangan fisio-biologis ini dengan adanya variasi penularan. Dari yang tidak bergejala (asymptomatic), bergejala ringan (mild), bergejala berat (severe), hingga mematikan. 

Semua orang bisa tertular COVID-19 itu sudah jelas. Tetapi, individu mana yang masih bisa beraktivitas hingga mereka yang mendapatkan hukuman mati itu sungguh tidak adil. Ketimpangan ini memang dilandasi berbagai faktor yang pada umumnya berkaitan dengan umur dan/atau keberadaan penyakit bawaan. Lalu apa wujud lingkonya?

Bagi saya, lingkonya adalah kebebasan dari COVID-19. Jika atmosfer merupakan lingko yang idealnya dijaga bersama keseimbangannya, namun pada kenyataannya banyak negara yang menyumbang kerusakan signifikan sehingga menimbulkan ancaman bagi negara lain—maka penularan COVID-19 oleh mereka yang diuntungkan dengan kondisi sehat dan faktor umur muda justru menyumbang penyebaran yang mengancam nyawa kalangan lainnya.

Pada hakikatnya, cocoklogi ada batasnya, dan terlalu banyak menghubung-hubungkan isu dengan ragam konteks akan berujung maksa. Tetapi, isu tanggung jawab terhadap sebuah lingko menurut saya merupakan perspektif yang tak kalah penting dalam isu perubahan iklim dan penularan COVID-19. Sepanjang penulisan paragraf-paragraf sebelumnya, saya memang sengaja tidak mengungkit masalah tanggung jawab ini. Padahal, pertanggungjawaban kerap disertakan dalam jeritan negara-negara kepulauan dan pesisir terhadap perubahan iklim. Sebagaimana kita ketahui, yang paling bertanggung jawab adalah negara maju karena signifikannya kontribusi emisi mereka.

Kendati demikian, kita tidak bisa semerta-merta melabeli negara-negara maju sebagai aktor yang jahat dan salah. Sebab, mereka berada di bawah persepsi bahwa mereka memiliki klaim atas eksploitasi ruang udara saat menghasilkan emisi. Mereka juga tidak terpapar oleh risiko langsung dari aksi mereka (karena tidak berada di wilayah kepulauan dan pesisir). Sehingga, mereka tidak merasa ada masalah dengan eksploitasi berlebih dan 'tanpa sadar' melanjutkan tindakan tersebut yang justru kian membuat komunitas-komunitas lain semakin rentan. Tanpa indera sentuh, panasnya api tidak terasa membakar. 

Lain halnya jika dampak perubahan iklim muncul seketika dan semua pihak merasakan efeknya. Dalam kondisi tersebut, saya rasa fenomena perubahan iklim tidak akan menjadi ancaman eksistensial seperti saat ini. COVID-19 pun demikian jika tingkat keparahan penyakitnya sangat tinggi. Mereka yang kena akan langsung menunjukkan gejala parah sehingga tidak dapat beraktivitas untuk kemudian menularkannya lebih lanjut. Ini yang terjadi saat ada wabah SARS dan MERS, di mana kedua penyakit tersebut memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi sehingga penumpasannya jauh lebih singkat.

Bias kognitif: orang tanpa indera sentuh tidak akan tahu kalau panas api dapat membakar orang lain dan rasanya sakit. Jika ada yang dengan sengaja membakar orang lain, mekanisme pertanggungjawaban sudah jelas dan disiapkan. Orang yang membakar dijatuhi pasal penyiksaan atau pembunuhan, dan ia dibui. Kendati demikian, pembakaran sudah terlanjur terjadi dan korban terlanjur cacat atau meninggal. Pelaku tanpa indera sentuh secara hukum dimintai pertanggungjawaban, secara moral dilabeli jahat, namun dalam hatinya ia tetap tidak tahu bahwa panas api itu terasa menyakitkan.

Dalam konteks perubahan iklim, negara-negara maju (khususnya Eropa dan Amerika Utara) pada awalnya akan serupa dengan orang tanpa indera sentuh tersebut. Bahkan, berdasarkan proyeksi terdekat mereka justru akan mendapatkan bonus keuntungan dari memanasnya suhu bumi karena potensi panen yang meningkat. Namun, jika bumi terus memanas setelah itu, maka mereka akan mulai merasakan munculnya bencana dengan dampak kerugiannya tersendiri. Tentunya ini terjadi di saat bagian bumi lainnya terporak-poranda terlebih dahulu. Syukurnya memang COVID-19 tidak memberikan bonus tambahan ke mereka yang tidak bergejala. Mereka cukup diuntungkan dengan tidak sakit parah dan bisa beraktivitas seperti biasa. 

Masalahnya, potensi ancaman perubahan iklim ujungnya akan muncul untuk semua pihak (meski bagi negara maju baru datangnya belakangan), sehingga landasan yang dapat menggugah pencegahan bisa mendorong aksi. Sedangkan, individu dengan kondisi fisio-biologis unggul mungkin selamanya tidak rentan tertular COVID-19 dan penyakit tersebut tidak dipersepsikan sebagai bahaya bagi orang lain sehingga mengharuskan perubahan pola aktivitas. Jika individu unggul tersebut di kelilingi orang-orang dekat yang sama unggulnya secara fisio-biologis, maka semakin mustahil ia membayangkan bahayanya COVID-19.

Fitur-fitur inilah yang telah saya renungkan beberapa hari terakhir, dan saya jadi lebih paham mengapa banyak yang terkesan menganggap remeh atau menyepelekan keberadaan COVID-19. Saya sadar bahwa menyalahkan mereka tidak semudah itu. Pun jika kita membangun mekanisme punitif baru untuk pelanggar 'protokol kesehatan'. Individu-individu yang unggul hanya akan 'terpaksa' patuh terhadap sebuah peraturan yang mereka sebenarnya tidak akan pernah rasakan urgensinya.

Kalau dipikir-pikir, kondisi yang ideal adalah saat semua orang bisa bersama-sama merasakan bahayanya COVID-19. Dengan demikian, setiap individu akan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing untuk meraih dan mempertahankan lingko kebebasan dari COVID-19—karena pelanggaran oleh beberapa orang saja akan berpotensi merengut kebebasan tersebut. Namun, bagaimana caranya mencapai kondisi ideal tersebut?

Saya benar-benar tidak tahu bagaimana, makanya ini dinamakan curhatan. Saya tahunya pandemi ini harus kita hadapi hingga tahun 2025 dan dengan berhasilnya program vaksinasi pun, COVID-19 masih akan menyebar ke mereka yang menunggu giliran divaksinasi. Sementara itu, saya merasa bahwa sebagian dari kita hanya bisa terus berharap agar kehidupan normal yang kita sepelekan sebelum pandemi datang kembali. Sedangkan untuk mereka yang kehilangan orang-orang terdekat akibat COVID-19, kembalinya kehidupan normal pasti tidak terasa sama.